SUNGGUH ironis perilaku pimpinan DPRD Pekanbaru yang bergaya hedonis di tengah defisit melanda keuangan daerah. Saat warga dipaksa menerima kenyataan pembangunan mangkrak akibat kas daerah cekak, pimpinan dewan malah menikmati fasilitas mobil mewah.
Imbauan Presiden Prabowo agar pejabat melakukan efisiensi seperti dianggap angin lalu. Tampaknya dewan yang terhormat mulai demensia pada janji kampanye, memikirkan kepentingan rakyat daripada kebutuhan pribadi.
Saat warga miskin kota menghadapi beban ekonomi yang semakin berat, legislator justru mempertontonkan pola hidup borjois. Empati mereka sudah terkikis di level paling rendah.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai DPRD Pekanbaru tidak peka pada kondisi miris kas daerah. Pernyataan ini disampaikan Fitra Riau menanggapi pembelian mobil dinas pimpinan DPRD Pekanbaru yang menguras dana APBD 2024 hingga Rp 3,5 milyar.
“Ini menunjukkan kurangnya sensitivitas DPRD dan Pemko Pekanbaru. Dalam kondisi keuangan defisit, seharusnya belanja non prioritas dihapus dalam APBD,” kata Deputi Fitra Riau Taufik kepada Kanal Riau, Minggu (30/3).
Menurut Taufik, anggaran fantastis mobil dinas sebenarnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan dasar, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan perbaikan jalan yang lebih diperlukan masyarakat. “Namun Pemko Pekanbaru malah menggolkan mobil dinas. Ini juga mencerminkan kurangnya transparansi perencanaan anggaran,” kata Taufik.
Ia merespons Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Dikky Suryadi yang menyebut pembelian mobil dinas direncanakan dewan periode 2019-2024. Menurut Taufik, pernyataan itu hanya alasan pembenaran karena DPRD Pekanbaru yang menjabat saat ini berwenang melakukan penyisiran terhadap belanja tidak rasional untuk menunjukkan komitmen efisiensi.
“Seharusnya, DPRD menyisir kembali belanja yang tidak mendesak, termasuk anggaran pengadaan mobil dinas. Bukan justru mencari pembenaran atau berbohong kepada publik,” kata Taufik.
Sebelumnya diberitakan media, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Andry Saputra dan Muhammad Dikky Suryadi kompak membantah pembelian empat mobil dinas.
“Gak ada itu, jelas sekarang kita lagi efisiensi. Lihat saja di APBD 2025, apakah ada pembelian mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kota Pekanbaru. Sampai hari ini pun saya sendiri masih memakai mobil pribadi,” kata Andry.
Senada dengan Andry, Muhammad Dikky Suryadi juga berdalih masih menggunakan kendaraan pribadi untuk keperluan dinas. “Gak tahu soal itu. Kita aja masih pakai mobil lama,” kata Dikky.
Belakangan, Dikky mengakui adanya pengadaan mobil dinas, namun beralasan kendaraan pimpinan dewan tersebut dibahas DPRD Pekanbaru periode sebelumnya. “Itu sebelum saya dilantik dan sudah disahkan. Berdasarkan PP (peraturan pemerintah) ini, tidak ada pelanggaran hukum atau kode etik yang dilanggar,” kata Dikky.
Empat pimpinan DPRD Pekanbaru dikabarkan mendapat jatah mobil dinas, yakni Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid (PKS) diganjar mobil bermerek Honda New CR-V 2.0 L RS seharga Rp 800 juta. Sedangkan Wakil Ketua Tengku Azwendi Fajri (Demokrat), Andry Saputra (Gerindra) dan Muhammad Dikky Suryadi (PDI-P), masing-masing dijatah mobil bermerek Honda All New Accord RS senilai total Rp 2,7 milyar.
Hasrat pimpinan DPRD Pekanbaru mencicipi fasilitas mewah juga santer disorot masyarakat saat muncul wacana pembangunan rumah dinas, Januari 2025. Meski dibantah Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, ide itu sudah terlanjur bergulir menjadi polemik.
Sepertinya mereka hanya berwajah manis saat pemilu, tapi materialis ketika sudah berkuasa. Memang sangat disayangkan, apalagi pimpinan dewan merupakan anak-anak muda yang seharusnya punya idealisme tinggi. Tapi justru terkontaminasi pragmatisme dan aji mumpung kekuasaan. (Fitra Asrirama)
