MAKASSAR (KR) Pengusaha nasional Chairul Tanjung hadir sebagai pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Hotel Claro, Kota Makassar, Sumatera Selatan, Sabtu (9/8). Dalam pemaparannya, Chairul menyatakan transformasi harus dilakukan untuk menghadapi tantangan global.
Pemilik CT Corp ini mengungkapkan keadaan dunia saat ini tidak cukup baik, ditandai dengan ketidakpastian geopolitik, ekonomi dan disrupsi teknologi. Selain itu, perubahan demografi dan masalah lingkungan.
“Perang Iran dan Israel, Ukraina dan Rusia memicu ketidakstabilan dunia, berdampak pada Indonesia. Tarif tinggi Trump dan perkembangan artificial intelligence (AI) juga berpengaruh pada gaya hidup dan ekonomi,” kata Chairul.
Di sisi lain, Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan pemerintahan Prabowo memiliki visi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghapus kemiskinan. Untuk menghadapi tantangan global dan mencapai visi pemerintah tersebut, Chairul berpendapat perlu dilakukan transformasi pertanian yang didukung inovasi teknologi.
“Kalau dilakukan transformasi teknologi pertanian, pendapatan petani akan meningkat empat kali lipat. Ini percepatan menjadi negara maju,” kata Chairul.
Ia juga menilai penting orkestrasi pelaku ekonomi, yakni pengusaha, pemerintah dan rumah tangga. Antara lain dengan meningkatkan daya beli, memompa anggaran dan lingkungan usaha yang kondusif. “Bagi dunia usaha, jika tidak dibantu, yang penting jangan diganggu. Di samping investasi ditingkatkan,” kata Chairul.
Ia mengutarakan perkembangan saat ini, transformasi pola pikir menjadi penting. Menurut Chairul, tidak cukup efisiensi dan produktivitas, namun juga inovasi, kreativitas, tidak mudah putus asa dan mampu beradaptasi.
“Ini semua membutuhkan SDM unggul, NasDem harus punya itu. Bukan yang kuat menang, tapi yang menyesuaikan diri dengan keadaan. Mulailah dengan niat baik,” kata Chairul.
Rakernas I Partai NasDem dilaksanakan mulai 8 hingga 10 Agustus 2025 dan dibuka Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Kegiatan dihadiri 5 ribu kader dari 38 provinsi. (FA)
