PASCA dilantik 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Zukri-Husni Thamrin langsung bergerak melanjutkan program daerah. Tujuannya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pelalawan, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi mandiri dan unggul, masyarakat aman dan nyaman, pemerintahan bersih berwibawa serta pembangunan berkelanjutan.
Program unggulan yang dicanangkan Zukri-Husni Thamrin antara lain berobat gratis hanya dengan membawa KTP (universal health coverage). Program tersebut sudah dilaksanakan dalam periode pemerintahan sebelumnya. Zukri-Husni Thamrin berkomitmen melanjutkan terobosan bidang kesehatan ini karena warga merasakan manfaatnya. Dengan berbekal KTP, warga Pelalawan mudah mendapatkan akses pelayanan di rumah sakit dan puskesmas.
Apalagi, pemerintah pusat mengapresiasi program berobat gratis yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Terbukti, Bupati Pelalawan Zukri menerima Universal Health Coverage (UHC) Awards di Krakatau Ballroom TMII Jakarta, 8 Agustus 2024.
Selain pengobatan gratis, program unggulan Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga menyalurkan bantuan kepada anak yatim. Program ini bertujuan untuk membantu anak yatim memenuhi kebutuhan. Dalam satu kesempatan, Bupati Pelalawan Zukri mengungkapkan sekitar 5.300 anak yatim sudah mendapatkan santunan.
Menurut Zukri, Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengalokasikan milyaran rupiah dalam APBD pertahun untuk menyantuni anak yatim. “Ini semua saya lakukan karena saya tidak mau mendengar ada anak yatim di Kabupaten Pelalawan yang terlantar,” kata Zukri.
Selama tahun 2024, pemerintah daerah menyiapkan anggaran bantuan anak yatim sebesar Rp15,9 miliar. Setiap anak mendapatkan bantuan sebesar Rp250 ribu perbulan atau sekitar Rp3 juta pertahun. Zukri menyatakan bantuan anak yatim merupakan niat atau nazar dirinya saat ingin maju sebagai Bupati Pelalawan.
Selain bantuan anak yatim, Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga menganggarkan bantuan untuk orang lanjut usia, imam dan muazim masjid. Santunan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendorong pelayanan kependudukan berjalan efektif. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, seperti mengurus kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan kartu identitas anak (KIA).
Sebab, pemerintah daerah sudah meluncurkan aplikasi Klik Pelalawan. Masyarakat bisa mengurus berbagai kebutuhan dokumen melalui layanan berbasis teknologi informasi tersebut. Maka mobil pelayanan publik akan turun ke desa dan kelurahan untuk membantu masyarakat mengurus administrasi kependudukan.
Bupati Pelalawan Zukri menyatakan komitmennya membangun Negeri Seiya Sekata ini di Rapat Paripurna DPRD Pelalawan, 4 Maret 2025. Dalam pidato perdana setelah dilantik sebagai bupati periode kedua, Zukri mengungkapkan dirinya dan Wakil Bupati Pelalawan Husni Thamrin dipilih dalam pilkada untuk mengabdi kepada seluruh warga.
Menurut Zukri, perolehan suara 62 persen bukan lagi menjadi tolak ukur kemenangan, sebab ia harus mengayomi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang politik. Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih harus menuntaskan banyak tugas lima tahun mendatang, terutama sektor infrastruktur. Pembangunan tersebut akan difokuskan di Kecamatan Kuala Kampar dan Teluk Meranti.
Zukri menyampaikan pandangan tentang pembangunan infrastruktur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Riau 2025-2029 di Balai Serindit, Gedung Daerah, 30 Juni 2025. Ia mendorong perlunya inisiatif daerah mempercepat hilirisasi dan mendukung proyek strategis daerah menjadi proyek strategis nasional (PSN). “Kita tidak harus menunggu dari pusat. Daerah harus mulai menetapkan proyek strategisnya sendiri melalui kolaborasi antar kabupaten dan provinsi,” kata Zukri.
Seperti penyelesaian Jalan Lintas Bono yang merupakan akses vital Pelalawan dengan Indragiri Hilir, serta percepatan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat yang membutuhkan dukungan semua pihak. “Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Pelalawan memiliki target ambisius untuk menekan angka kemiskinan hingga nol persen. Berdasarkan data BPS akhir 2024, tingkat kemiskinan di Pelalawan berada di angka 8,69 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021,” kata Zukri.
Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan bekerja keras memajukan daerah dalam periode kedua ini. Pemerintahan bertekad meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Provinsi Riau, DPRD Riau dan DPRD Pelalawan.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan berupaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah di tengah efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mengharapkan komunikasi eksekutif dan legislatif tetap terjalin dengan baik, serta membuka diri terhadap kritik dan saran untuk kemajuan Pelalawan. (Adv/ M Arif Budiman)