Wakabid Tenaga Kerja DPW NasDem Riau Devi Permata SariPEKANBARU (KR) DPW Partai NasDem Riau menyatakan prihatin atas insiden penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja DPW Partai NasDem Riau Devi Permata Sari mendesak pemerintah Indonesia melakukan investigasi transparan dan adil terkait peristiwa tersebut.
“Jangan ada pembiaran atau diskriminasi terhadap kasus ini, bahkan kasus serupa sebelumnya. Pemerintah harus memastikan keadilan bagi korban,” kata Devi kepada Kanal Riau, Kamis (30/1).
Ia minta pemerintah memberikan pendampingan hukum kepada keluarga korban, termasuk kompensasi yang layak jika ditemukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Devi juga berharap pemerintah meningkatkan diplomasi bilateral.
“Pemerintah harus memanfaatkan hubungan diplomatik untuk menegosiasikan perlindungan lebih baik bagi pekerja migran di Malaysia,” kata Devi.
Ia menambahkan kebijakan pemerintah sudah baik secara teori selama ini. Namun, dalam prakteknya berbanding terbalik. Menurut Devi, banyak perusahaan penyalur pekerja migran tidak memenuhi syarat.
“Banyak oknum penyalur turun ke daerah dengan janji bekerja ke luar negeri. Mereka mengimingi upah besar, sementara calon pekerja juga diminta biaya besar,” kata Devi.
Ia mengungkapkan ada pengawas pekerja migran, tapi sepertinya tutup mata atas nasib warga negara. Sebab, kematian pekerja migran berulang kali terjadi karena tidak ada tindakan tegas sebagai efek jera bagi penyalur atau pihak menawarkan kerja ke luar negeri.
“Sebagian kebijakan sudah cukup baik, seperti pembentukan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Namun, ada beberapa kekurangan seperti masalah birokrasi dan proses administrasi bagi calon pekerja migran seringkali panjang dan tidak efisien,” kata Devi.
Ia menilai perlindungan pekerja migran masih minim, seperti ada laporan kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja migran yang tidak mendapat respons cepat dari pemerintah serta kurangnya sosialisasi mengenai informasi jalur resmi untuk bekerja ke luar negeri.
“NasDem menekankan pentingnya perlindungan maksimal PMI dan mendorong adanya mekanisme bilateral yang lebih ketat antara Indonesia dan Malaysia guna mencegah kejadian serupa di masa depan,” kata Devi.
Ia menegaskan seharusnya penindakan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang persuasif. Bahkan, jika terjadi perlawanan, solusi yang dilakukan adalah pelumpuhan, bukan menghilangkan nyawa. (FA)
