KAWASAN pesisir timur Sumatera di Provinsi Riau dikenal selama ini sebagai jalur gelap penyelundupan manusia. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau mengungkapkan adanya empat daerah titik rawan pengiriman pekerja migran. Pemerintah memperketat pengawasan di jalur ilegal menuju Malaysia tersebut.
Empat daerah yang menjadi pintu keluar ilegal ke Malaysia adalah Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, perairan Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Malaysia.
Sindikat perdagangan manusia menyelundupkan ratusan pekerja migran melalui empat daerah tersebut setiap tahun. Tindak pidana perdagangan orang memang sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum berhasil dihentikan.
Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab bisnis haram ini tetap bertahan. Kelompok penyelundup mendapat keuntungan menggiurkan dari jasa pengiriman pekerja migran ilegal. Mulai uang transportasi dari daerah asal ke tempat penampungan, biaya makan hingga jasa sewa perahu mesin ke Malaysia.
Anggota sindikat ini merekrut pekerja migran dari sejumlah provinsi di Indonesia dengan bayaran puluhan juta rupiah perorang. Sindikat di Indonesia sudah memiliki jaringan di Malaysia yang akan menampung pekerja migran untuk disalurkan sebagai pekerja informal. Seperti buruh perkebunan, asisten rumah tangga dan pekerja konstruksi.
Kepala BP3MI Riau Fanny Wahyu Kurniawan mengatakan pihaknya melakukan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan di jalur penyelundupan pekerja migran. Masyarakat juga diimbau menggunakan jalur resmi untuk bekerja di Malaysia.
“Langkah pemerintah, terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana tata cara berangkat ke Malaysia secara benar. Tujuannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang,” kata Fanny, Sabtu (1/2).
Kasus lima pekerja migran yang menjadi korban penembakan petugas Maritim Malaysia, pekan lalu hanya puncak gunung es dari kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Pemerintah diminta melakukan pembinaan dan pengawasan lebih ketat dalam penyaluran pekerja migran, di samping meminta Malaysia bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. (Fitra Asrirama)
