PEKANBARU (KR) Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menyebut defisit APBD Riau tahun 2025 sebesar Rp 2,2 triliun tidak perlu dirisaukan. Menurut SF Hariyanto, defisit sebagai masalah biasa dan klasik.
“Tak perlu dirisaukanlah. Biasa itu, sama kayak rumah tangga. Cari duit, tak jadi dapat. Kan biasa. Itu resikonya,” kata SF Hariyanto usai menghadiri prosesi tepung tawar Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Senin (17/3).
SF Hariyanto menyatakan defisit APBD disebabkan rencana pendapatan tahun 2023 dari participating interest (PI) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menurun dari Rp 1,6 triliun menjadi Rp 200 milyar.
“Artinya ada pendapatan yang turun. Berdampak pada belanja. Informasi dari PHR, menggalakkan 1 juta barel perhari, diperlukan biaya yang sangat tinggi,” kata mantan Sekretaris Daerah Riau ini.
SF Hariyanto menambahkan deviden digunakan untuk biaya operasional tersebut sehingga Riau hanya mendapat dana PI Rp 200 milyar.
Selain itu, SF Hariyanto mengungkapkan dana transfer dari pemerintah pusat juga belum masuk ke kas daerah. Ia sudah mengingatkan kondisi ini sebelum dilantik. “Kalau dana pusat masuk, ini menutupi. Tapi masalahnya yang kita rencanakan tidak masuk,” kata SF Hariyanto.
Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku gelisah dengan kondisi keuangan daerah. Dalam rapat bersama Forum Konsultasi Publik RPJMD Riau, 12 Maret 2025 lalu, Abdul Wahid mengungkapkan belum pernah menemukan ada tunda bayar hingga Rp 2,2 triliun.
“Belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini. Dinolkan pun kegiatan tahun ini, tidak cukup membiayai tunda bayar,” kata Wahid. (FA)
