Projo Desak Bupati Kampar: Segera Riksus Dugaan Korupsi Kades Tanah Merah

0

BANGKINANG, KANALRIAU.COM — DPC Projo Kampar mendesak Bupati Catur Sugeng Susanto untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD untuk melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap Kepala Desa Tanah Merah terkait dugaan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2018 hingga 2019.

Ketua DPC Projo Kampar, Husein Noer melalui Kabid Kominfo Canggih Trigunawan Hakim kepada sejumlah awak media membenarkan bahwa DPC Projo Kampar telah melayangkan surat kepada Bupati Kampar untuk sesegera mungkin melaksanakan rekomendasi DPRD Kampar melakukan Riksus tersebut.

“Surat resmi Projo Kampar telah diterima langsung oleh Bagian Sekretariat Umum Pemerintah Kabupaten Kampar atas nama Darmawan pada hari ini, ” jelasnya kepada sejumlah insan pers, Senin (10/8/2020).

Canggih sendiri sangat menyayangkan sikap Bupati yang lamban merespon rekomendasi dari pihak legisaltif Kabupaten Kampar. Padahal surat rekomendasi tersebut sduah satu bulan yang lalu disampaikan pihak DPRD Kampar kepada Bupati Catur Sugeng Susanto.

“Kami Projo Kampar minta segera lakukan pemeriksaan khusus sesuai rekomendasi DPRD Kampar. Jangan sampai ada dugaan dan asumsi miring terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar yang dalam hal ini Bupati Kampar,” tukasnya.

Canggih menegaskan, jika rekomendasi DPRD Kampar untuk segera melakukan riksus terhadap Kades Tanah Merah tidak segera dilaksanakan, tentunya Projo Kampar menganggap Bupati Kampar tidak berpihak kepada rakyat.

“Kalau rekomendasi DPRD Kampar tidak segera dilaksanakan, tentunya Pemkab Kampar terkesan tidak pro rakyat dengan tidak mengindahkan suara DPRD Kampar yang notabenenya Representasi Suara Rakyat,” kata Canggih lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, surat rekomendasi DPRD Kampar dengan nomor surat 170/DPRD/454 Perihal Pemeriksaan Khusus ini ditandatangani Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST. Surat rekomendasi Riksus ini ditujukan kepada Bupati Catur Sugeng Santoso dan ditembuskan Kepala Inspektorat Kabupaten dan Camat Siak Hulu.

Sayangnya, konfirmasi terkait perkembangan Riksus dengan Ketua DPRD Kampar M Faisal dan Kepala Inspektorat Muhammad melalui pesan WhatsApp (WA) belum ada jawaban.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam rekomendasi itu dilampirkan beberapa poin dugaan penyimpangan dana desa selama kurun dua tahun. Selama Tahun 2018 diduga telah terjadi penyimpangan Dana Desa sebesar Rp 216 juta, yang seharusnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan.

Namun, SILPA pada Tahun 2018 tersebut tidak dimasukkan dalam penambahan Dana Desa pada Tahun 2019. SILPA pada Tahun 2018 tersebut justru diduga digunakan untuk pembiayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Misalnya diberikan sebagai ucapan terimakasih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan Kepala Desa, pembayaran kepada pihak Inspektorat atas temuan, pinjaman beberapa orang serta uang amplop kepada beberapa pihak.

Selain itu, diduga terjadi penyelewengan kegiatan Nornalisasi Parit, yang dibiayai Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp 70. 037.440,-. Penyimpangan juga diduga terjadi pada kegiatan tahap 1 sebesar Rp 51.770.417 dan tahap 2 sebesar Rp 89.410. 555 yang didanai Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Terkait dugaan penyimpangan ini, KANALRIAU meminta tanggapan Kades Tanah Merah SAH. Namun pesan melalui WA itu hanya dibaca yang bersangkutan, tanpa memberikan tanggapan atau hak jawab. *

Reporter : DW Baswier
Editor : Adri Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here