Jalan Panjang PKN Menghadapi Kejari Rohil

0

PEKANBARU, KANALRIAU.COM — Besok, 11 Agustus 2020, menjadi “pertarungan” antara Kejaksaaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir dengan Organisasi Pemantau Keuangan Negara (PKN) Provinsi Riau.

Ketegangan tersebut bermula dari PKN mengajukan permohonan informasi publik tentang keuangan negara dibadan publik Kejari Rohil yaitu Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Dalam permohonan tersebut kami meminta laporan penggunaan uang negara dari tahun 2016-2019 yang sudah di audit, juga meminta informasi atas penggunaan dana Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembagunan Daerah (TP4D) yang digunakan oleh pihak Kejari Rohil,” kata Asmawati, Ketua PKN Provinsi Riau kepada wartawan, Senin (10/8/2020).

Setelah melayangkan surat permohonan tersebut, PKN menunggu selama 10 hari kerja sesuai dengan aturan yang ada. Namun tidak mendapat keterangan atau balasan dari pihak PPID Kejari Rohil.

“Setelah sepuluh hari menunggu, ternyata tidak ada balasan atau keterangan dari pihak PPID. Kemudian kita ajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Kejari Rohil. tetapi hal itu juga PKN tidak mendapat keterangan,” ungkap Asmawati.

Karena tidak adanya keterangan dari pihak PPID maupun atasan PPID maka PKN menyurati Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau.

“Kita sudah tunggu selam 30 hari kerja tapi tidak ada keterangan dari atasan PPID atas surat keberatan yang PKN kirim. Kita jadi penasaran atas sikap PPID dan atasannya, ada apa in? ko semua pada diam. Maka kita layangkan surat ke KI Riau,” jelas Asmawati.

Setelah melalui sidang sebanyak tiga kali KI Riau akhirnya menggugurkan gugatan PKN

“Saya tidak habis pikir dan terkejut atas alasan yang diberikan oleh KI Riau, dalam sela putusannya tersebut berbunyi bahwa pemohon (PKN) tidak serius dalam memohon informasi. Kemudian permohonan dari PKN terlalu banyak sehingga menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan membutuhkan anggaran yang besar dalam menyiapkan informasi yang diminta PKN,” ucap Asmawati.

Kenapa mereka harus mempermasalahkan masalah biaya, semua biaya berupa fotocopy atau jilidkan ditanggung oleh pihak pemohan (PKN), terus dimana melibatkan sumber daya manusia yang masif, semua tinggal fotocopy apakah memfotocopy harus melibatkan seluruh pengawai yang ada di PPID?

”Kita tidak akan berhenti, dan kita sudah melayangkan surat gugatan ke PTUN atas Kejari Rohil. Sidang pertamanya akan dilaksanakan selasa besok jam 10:00 Wib, jadi mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat,” tutup Asmawati.

PEKANBARU, KANALRIAU.COM — Besok, 11 Agustus 2020, menjadi “pertarungan” antara Kejaksaaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir dengan Organisasi Pemantau Keuangan Negara (PKN) Provinsi Riau.

Ketegangan tersebut bermula dari PKN mengajukan permohonan informasi publik tentang keuangan negara dibadan publik Kejari Rohil yaitu Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Dalam permohonan tersebut kami meminta laporan penggunaan uang negara dari tahun 2016-2019 yang sudah di audit, juga meminta informasi atas penggunaan dana Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembagunan Daerah (TP4D) yang digunakan oleh pihak Kejari Rohil,” kata Asmawati, Ketua PKN Provinsi Riau kepada wartawan, Senin (10/8/2020).

Setelah melayangkan surat permohonan tersebut, PKN menunggu selama 10 hari kerja sesuai dengan aturan yang ada. Namun tidak mendapat keterangan atau balasan dari pihak PPID Kejari Rohil.

“Setelah sepuluh hari menunggu, ternyata tidak ada balasan atau keterangan dari pihak PPID. Kemudian kita ajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Kejari Rohil. tetapi hal itu juga PKN tidak mendapat keterangan,” ungkap Asmawati.

Karena tidak adanya keterangan dari pihak PPID maupun atasan PPID maka PKN menyurati Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau.

“Kita sudah tunggu selam 30 hari kerja tapi tidak ada keterangan dari atasan PPID atas surat keberatan yang PKN kirim. Kita jadi penasaran atas sikap PPID dan atasannya, ada apa in? ko semua pada diam. Maka kita layangkan surat ke KI Riau,” jelas Asmawati.

Setelah melalui sidang sebanyak tiga kali KI Riau akhirnya menggugurkan gugatan PKN

“Saya tidak habis pikir dan terkejut atas alasan yang diberikan oleh KI Riau, dalam sela putusannya tersebut berbunyi bahwa pemohon (PKN) tidak serius dalam memohon informasi. Kemudian permohonan dari PKN terlalu banyak sehingga menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan membutuhkan anggaran yang besar dalam menyiapkan informasi yang diminta PKN,” ucap Asmawati.

Kenapa mereka harus mempermasalahkan masalah biaya, semua biaya berupa fotocopy atau jilidkan ditanggung oleh pihak pemohan (PKN), terus dimana melibatkan sumber daya manusia yang masif, semua tinggal fotocopy apakah memfotocopy harus melibatkan seluruh pengawai yang ada di PPID?

”Kita tidak akan berhenti, dan kita sudah melayangkan surat gugatan ke PTUN atas Kejari Rohil. Sidang pertamanya akan dilaksanakan selasa besok jam 10:00 Wib, jadi mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat,” tutup Asmawati. * (rls)

Editor : Adri Akbar

Editor : Adri Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here