Ideologi Pancasila Butuh Kelembagaan yang Kuat

0

JAKARTA, KANALRIAU.COM– Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final dan bagian terbesar bangsa ini. Namun sebagai ideologi, Pancasila membutuhkan lembaga yang kuat dan bertanggung jawab untuk membumikan nilai nilai yang terkandung di dalamnya.

Demikian kesimpulan diskusi terbatas yang digelar Bergelora.com dan Dewan Kesehatan Rakyat dengan tema bahasan “Penguatan Kelembagaan Pembinaan Pancasila” di Depok, Sabtu (27/6/2020).

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu, KH. Achmad Sulechan MSi (Ketua NU Depok), Sahat Farida Berlian (PDI Perjuangan), Aan Rusdianto (Aktivis HAM dan PKB), Irwan Firdaus (Sejarawan UI), Yopi Sugiarto (Gerakan Depok Berubah), Roy Pangharapan (Dewan Kesehatan Rakyat) dan sejumlah aktivis organisasi masyarakat.

Menurut KH. Achmad Sulechan, jangan ada lagi polemik tentang isi Pancasila. Yang terpenting saat ini bagaimana memastikan semua kebijakan sesuai dengan Pancasila.

”Untuk itu, dibutuhkan Undang-Undang yang memperkuat lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” tegasnya.

Di kesempatan sama, Sejarawan Universitas Indonesia, Irwan Firdaus mengatakan, undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pancasila di semua lini dapat meningkatan pemerintahan dan masyarakat.

“Jangan lagi ada Undang-Undang yang memprivatisasi Pertamina. Jangan lagi ada Undang-Undang BPJS yang memeras rakyat dengan iurannya dan masih banyak lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Sahat Farida Berlian dari PDI Perjuangan menjelaskan bahwa saat ini sudah bukan waktunya bicara soal isi Pancasila yang sudah dihapal oleh seluruh rakyat Indonesia dari masa sekolah dasar. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana Pancasila memastikan undang-undang yang mengatur hak-hak orang tua, hak kaum perempuan hak kaum buruh, petani dan pekerja lainnya.

“Sudah terlalu banyak undang-undang. Tapi mengapa tetap saja perempuan, buruh, petani tetap kehilangan hak-haknya,” tukasnya.

Menurutnya, di masa Pandemi saat ini, justru dibutuhkan pelaksanaan Pancasila secara nyata agar negara mengurus rakyatnya yang menjadi korban wabah Corona, sesuai dengan Pancasila.

“Jangan seperti sekarang. Orang kaya dapat bansos, yang miskin tidak dapat. Ini melanggar sila kelima. Tes kesehehatan dipungut biaya. Padahal ini melanggar sila kedua,” katanya lagi.

Aktivis Hak Azasi Manusia Aan Rusdianto mengatakan bahwa semua undang-undang dan peraturan pemerintah mengacu secara tertulis pada Pancasila dan UUD 45, tetapi dalam isinya bisa saja bertentangan dengan Pancasila. Ini terjadi dan dibiarkan karena tidak ada lembaga yang kuat untuk menguji apakah peraturan tersebut sesuai dengan Pancasila atau tidak.

“Sehingga Pancasila selalu gagal dibumikan sampai saat ini nilai-nilainya tidak bisa dirasakan oleh rakyat. Malahan ada nenek mencuri jagung untuk makan, dipenjara karena bertentangan dengan Undang-Undang,” jelasnya

Ia mengingatkan, tanpa Undang-Undang yang kuat BPIP pun tidak bermanfaat, karena Pancasila selalu hanya menjadi impian kosong yang tidak bisa dirasakan manfaatnya.

“Karena hanya diatur dalam Perpres Presiden Jokowi, nanti setelah ganti presiden, BPIP dibubarkan dan tidak ada yang bertanggung jawab memastikan pembinaan Pancasila,” jelasnya. * (rls)

Editor: Adri Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here