Proses Hukum Dugaan Korupsi Jembatan Bangkinang Berlanjut

0

PEKANNBARU, KANALRIAU.COM — Proses hukum dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Water Front City Bangkinang tetap berlanjut. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi kasus perkara ini.

Hari ini, sesuai jadwal mengagendakan pemeriksaan 11 saksi yang berasal ari pejabat di lingkungan PUPR termasuk Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar serta saksi lainnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang dikonfirmasi warawan, Kamis (5/12/2019) malam, membenarkan hal itu. Ditegaskannya, penyelidikan kasus ini masih dalam proses penyelidikan.

”Penyidikan. Untuk kasus yang menggunakan Pasal 2 atau 3 (Undang Undang Tipikor, Red) maka diperlukan waktu lebih,” katanya.

Terlepas soal itu, kasus dugaan Tipikor ini mendapat perhatian khusus publik. Pasalnya hingga kini tokoh utama dan tokoh kunci kasus dugaan TPK Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Water Front City Bangkinang belum tersentuh KPK.

Namun Pakar Hukum Pidana DR Nurul Huda SH MH meyakini KPK akan menjerat tokoh kunci dalam perkara ini. Dia menilai tindakan seseorang nekad merugikan negara pasti ada unsur keikutsertaan orang lain, baik menyuruh maupun menyetujui.

Apalagi, proyek yang dikorupsi, merupakan Program Multi Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun anggaran 2015 – 2016, yang membutuhkan persetujuan lintas pimpinan.

Dalam konteks pidana korupsi, kata Nurul, sangat tidak mungkin PPTK itu sebagai pelaku tunggal (dari unsur Pemerintah). ”Dia orang teknis, apa bisa mengusulkan atau menyetujui penambahan anggaran? Pasal 55 dan 56 KUHPidana terkait penyertaan pasti akan diterapkan (selain aliran dana, red). Saya yakin KPK akan mengejar tokoh utama dan tokoh kunci dalam kasus ini,” tegasnya.

Nurul yang juga Direktur Forum Masyarakat Bersih Riau (Formasi) mengatakan, trik KPK dalam penegakan hukum seperti ini, biasa dikenal dengan trik ‘Makan Bubur Panas’. Makan dari ‘pinggir-pinggir’ dulu baru ‘ke tengah’.

”Jadi tak perlu ragu, seminim mungkin, KPK akan menerapkan pasal Penyalahgunaan Wewenang dalam korupsi berjamaah ini. PPTK nya dulu, baru yang lain. Siapa yang mengusulkan penambahan anggaran, siapa yang menyetujui dan lainnya akan ketahuan,” tukasnya.

Terkait kasus ini, aktivis Anti Korupsi di Jakarta, Martin, mulai ikut bersuara. Menurutnya, publik selama ini menduga itu hanya kasus suap seorang PPTK menerima uang sekitar Rp1 miliar.

PTPK terakhir ini, menurut versi KPK, merupakan proyek yang dikerjakan saat dijabat oleh Indra Pomi Nasution selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar tahun 2015 – 2016 dan Jefry Noer selaku Bupati Kampar saat itu, merugikan negara sebesar Rp39,2 miliar.

“Kita pikir kasus ini kasus suap saja. Kalau begini ceritanya, kita yakin, ini pasti ada yang menyuruh, ikut serta dan membantu melakukan korupsi itu. Kita minta ini diungkap secara tuntas. Kita kawal, jangan sampai lolos pihak-pihak yang terlibat apalagi Big Fish-nya,” kata Martin lagi. *

Liputan : Deni Baswir
Editor : Adri Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here