KPU Larang Terpidana Kasus Korupsi Calonkan Diri di Pilkada

0
12

JAKARTA, KANALRIAU.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang terpidana kasus korupsi mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala (Pilkada) maupun Pemilihan Umum (Pemilu).

Larangan itu disampaikan langsung Ketua KPU Republik Indonesia (RI) Arief Budiman ketika ditemui Ruang Rapat Komisi II Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Senin (4/11/2019).

Disebutkannya, ada 2 (dua) alasan kenapa melarang terpidana korupsi ikut mencalonkan diri dalam Pemilu. Pertama, KPU tidak ingin kepala daerah tidak bisa menjalankan amanat karena mesti menjalani proses peradilan.

“Ini yang kita enggak mau kan! Saya pikir karena banyak yang melihat itu. Seharusnya saran ini bisa diterima,” tegasnya.

Menurut Arief, boleh saja orang bilang untuk menyerahkan saja kepada pemilih. Tetapi pemilih nanti akan memilih yang terbaik. Faktanya lagi, ada calon kepala daerah yang sudah ditangkap, ditahan dan dia tidak akan bisa mengunakan hak pilih, tapi dia menang Pemilu.

Akhirnya, orang itu tidak bisa memimpin karena dirinya harus menjalani proses peradilan. Oleh sebab itu, KPU tidak ingin terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi, terpilih lagi menjadi kepala daerah dan kembali melakukan tindak pidana korupsi.

Alasan kedua mengapa KPU ‘ngotot’ ingin agar terpidana korupsi tidak ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekaligus ingin memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. *

Editor : Adri Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here