Nurlina Pakpahan : Jangankan THR, Sebotol Sirup pun tak Diberikan PTPN V

0

PEKANBARU, KANALRIAU.COM — Ratusan buruh perkebunan yang tergabung dalam Pimpinan Komisariat Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (PK SBSI) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V Kebun Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mendatangi kantor BUMN tersebut, Selasa (3/9/2019) pagi.

Mereka menuntut hak hak normatif mereka, seperti status pekerja, upah yang layak, cuti, lembur, BPJS Kesehatan serta Tunjangan Hari Raya (THR). Kehadiran mereka mengundang perhatian warga yang melintas di Jalan Rambutan Pekanbaru. Pasalnya, dalam menggelar aksi demonstrasi damai, sebagian pengunjukrasa mencat tubuh mereka dengan cat merah.

Dalam orasinya, Ramlan Sinaga, Ketua SBSI Solidaritas Riau mengatakan, sudah belasan tahun mereka bekerja sebagai buruh kebun di PTPN V Tanjung Medan. Tetapi upah yang mereka terima di bawah upah minimum kabapaten/kota. Di samping itu, para buruh perkebunan ini juga tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, apalagi BPJS Ketenagakerjaan. PTPN V juga tidak pernah memberikan THR Idul Fitri bagi yang Muslim, maupun THR Natal bagi umat Kristiani.

Tuntutan massa pengunjukrasa ini dibantah Kaur Humas PTPN V Sampe Sitorus. Menurut dia, karyawan PTPN V semua mendapat gaji yang layak sesuai undang undang. Jika ada hak hak buruh yang belum terakomondir, biasanya disampaikan melalui Serikat Pekerja Perkebunan (SP Bun) PTPN V. Secara tidak langsung Sitorus menyebut organisasi buruh yang diakui oleh BUMN itu hanya SP Bun.

Bahkan, Sitorus juga memperkenalkan Ketua SP Bun PTPN V, Awaluddin Sinaga. ”Pak Sinaga ini Ketua SP Bun PTPN V. Mungkin satu kampung dengan Pak Ramlan Sinaga. Sama sama orang Siantar. Jadi sampaikan saja apa yang menjadi aspirasi bapak bapak sekalian,” tuturnya.

Sebelum memberikan mikropon ke Awaluddin Sinaga, Kaur Humas PTPN V kembali menegaskan, tuntutan buruh kebun dari Tanjung Medan ini “salah alamat”. Karena kontrak mereka hanya dengan vendor. Jika ada keluhan sampaikan saja vendor. Kalau tidak juga bisa selesai, Sitorus menyarankan melapor ke pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Riau.

Keterangan ini membuat berang orator yang lain, Nurlina boru Pakpahan. Bendarawan DPN SBSI Solidaritas ini sepeninggalan Humas PTPN V Sampe Sitorus dan Ketua SP BUn Awaluddin Sinaga, dia secara tegas mengatakan, kedua pejabat ini mestinya belajar undang undang tenaga kerja.

”Dari mana undang undangnya, hanya SP Bun yang diakui sebagai Serikat Pekerja di PTPN V. Setiap kali ada tuntutan normatif mereka, selalu dikatakan itu urusan vendor. Yang vendor, sampai hari kami tidak tahu,” tukasnya.

Sadisnya lagi, tutur Nurlina, hak hak normatif yang sebenarnya menjadi hak pekerja, seperti THR, tidak pernah diberikan oleh perusahaan ‘plat merah’ yang bergerak di sektor perkebunan ini. ”Jangan THR, sebotol sirup pun tidak diberikan oleh pihak PTPN V!” teriaknya. *

Liputan : Deni Baswir
Editor : Adri Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here