Massa MPR-PI Tuding MNC Group Monopoli Bisnis Penyiaran

0

JAKARTA, KANALRIAU.COM — Massa pengunjukrasa yang tergabung dalam Mahasiswa Pemuda Revolusi Penyiaran Indonesia (MPR-PI) menuding perusahaan Media Nusantara Citra (MNC) Group memonopoli bisnis penyiaran di Indonesia.

Tudingan itu dikemukakan Koordinator Lapangan (Korlap) MPR-PI M Hapi saat melakukan aksi unjukrasa damai di depan MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Menurut Hapi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah mengatur secara komprehensif sistem penyiaran Indonesia, dimana diamanatkan Penyiaran Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

”Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan ban masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia,” tuturnya.

Namun kenyataan, cetus Hapy, MNC Group telah melakukan monopoli. Saat ini MNC Group telah menguasai kepemilikan dan penguasaan atas empat Lembaga Penyiaran Swsata (LPS) Televisi yang sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, diantaranya LPS Televisi; RCTI, MNC TV (dulunya TPI), Global TV dan iNews.

MNC Group juga telah memiliki Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yaitu MNC Sky Vision yang bersiaran melalui satelit serta baru-baru ini juga MNC Group telah melakukan akuisisi saham sebesar 61 persen atas salah satu Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) melalui Satelit yaitu K-Vision.

Group ini juga sudah memiliki beberapa Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio di beberapa daerah di Indonesia. Dan banyak usaha lainnya lagi dalam industri penyiaran.

Salah satu bentuk dan wujud yang telah dilakukan dalam beberapa tahun ini yaitu melakukan komersialisasi terhadap program siaran Lembaga Penyiaran Swsata (LPS) Televisi mereka diantaranya RCTI, MNC TV, Global TV dan iNews kepada masyarakat.

Dan jelas nyata-nyata terbukti pada 17 Juli 2019 yang lalu, MNC Group telah menutup akses rakyat Indonesia terutama yang berada di wilayah pedalam dan perbatasan Indonesia untuk mendapatkan siaran-siaran LPS TV tersebut dari Satelit Palapa D.

Sehingga hanya rakyat Indonesia yang berada dalam wilayah jangkauan siaran LPS TV menggunakan sistem teresterial yang sebagian besar hanya ada di kota-kota besar yang dapat menyaksikan siaran-siaran tersebut secara gratis. Namun tidak untuk rakyat Indoensia yang berada di luar wilayah jangkauan.

Yang lebih miris, masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan Indonesia, siaran LPS TV teresterial mereka dipaksa untuk membayar apabila ingin menonton siaran tersebut yaitu dengan berlangganan melalui LPB Satelit mereka yaitu MNC Sky Vision dan K-Vision.

”Oleh sebab itu, kami mendesak MNC Group untuk segera menghentikan praktek konglomerasi dan berujung kepada monopolistik dagang khususnya di bidang penyiaran karena akan membuat UKM UKM Penyiaran mati secara perlahan,” tukasnya.

Kedua, imbuh Hapy, pihaknya mendesak KPPU untuk segera menetapkan MNC Group sebagai Korporasi yang melakukan praktek monopolistik serta melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Ketiga, meminta pemerintah untuk mencabut izin siaran MNC TV, Inews, Global TV dan RCTI. Keempat, meminta Presiden untuk tidak melibatkan dan memasukan seluruh rekomendasi dari terduga penjahat penyiaran CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, keluarga kerabat beserta kroni kroninya dalam penyusunan kabinet kerja di pemerintahan Jokowi-maruf 2019-2024.

”Sekali lagi, kami meminta Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin siar dari MNC Group,” tutup Hapi. *

Editor : Adri Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here