Copot Kapolda Riau, Jikalahari Apresiasi Kapolri

0

PEKANBARU, KANALRIAU.COM — Aktivis Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena telah mencopot Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo dari jabatan Kapolda Riau.

“Meski dinilai agak terlambat, tapi Jikalahari mengapresiasi pencopotan Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo oleh Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian,” kata Made Ali, Koordinator Jikalahari dalam siaran pers yang diterima KANALRIAU, Senin (30/9/2019).

Manurut Made, penggantian Kapolda Riau dari Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo ke Irjen Agung Setya Imam Effendi terlambat. Karena Jikalahari telah mengingatkan Kapolri perihal buruknya kinerja “Jenderal Polisi Bintang 2” itu di sektor pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 100, 200 dan 300 hari kinerja sebagai Kapolda Riau.

Dari evaluasi yang dilakukan Jikalahari, buruknya kinerja Irjen Widodo Eko Prihastopo terlihat saat karhutla terjadi di Riau sejak Januari-September 2019.

Pertama, temuan Tim Satgas Karhutla ada 5 perusahaan lahannya terbakar. Namun baru PT. SSS ditetapkan jadi tersangka. Mirisnya lagi, saat Kapolri dan Panglima TNI turun ke lapangan dan mengatakan korporasi harus diusut, Kapolda Riau justru belum menetapkan korporasi sebagai tersangka.

“PT SSS baru ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2019. Itu pun setelah Presiden Jokowi memerintahkan kapolri usut korporasi pembakar hutan dan lahan,” tukasnya.

Made berharap Kapolda Riau yang baru jangan sampai mengulang tindakan Kapolda yang lama. Jikalahari juga memberi tips dan trik kepada Kapolda Riau yang beru Irjen Agung Setya Imam Effendi dalam penegakan hukum pelaku Karhutla.

Pertama, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun dan bertemu dengan perusahaan perusak dan pencemar lingkungan hidup termasuk yang merampas hutan tanah masyarakat.

Kedua, segera menetapkan korporasi pembakar hutan dan lahan sepanjang 2019.

Ketiga, membuka kembali SP3 15 korporasi pembakar hutan dan lahan.

Keempat, menetapkan tersangka 49 korporasi (29 korporasi HTI dan 20 korporasi sawit) diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan pada 2014-2016.

Kelima, membuka ruang partsipasi publik berupa dialog dengan masyarakat. Terakhir, transparansi penanganan kasus terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang melibatkan korporasi. *

Editor : Adri Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here