Rumah Dinas Wako Dumai Digeledah KPK

0
14

DUMAI, KANALRIAU.COM — Rumah dinas Walikota (Wako) Dumai Zulkifli Adnan Singkah atau yang akrab disapa Zul AS yang berada di dalam komplek perkantoran Pemerintah Kota (Pemko) setempat, Selasa (13/8/2019) sekira pukul 10.00 WIB digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya penggeledahan dokumen di sejumlah termpat di Kota Dumai. Tim penyelidik yang dibantu aparat Polres Dumai mengawali penggedahan di ruangan pengadaan barang dan jasa atau LPSE di lantai dasar kantor Setda Kota Dumai.

Anggota KPK masuk ke ruangan tersebut membawa koper untuk mengumpulkan berkas yang akan disita untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu, KPK juga telah mengeluarkan surat cegah tangkal (cekal) terhadap Zul AS jika yang bersangkutan bermaksud ke luar negeri.
Zul AS sendiri disangkakan terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) serta menerima gratifikasi dalam perkara yang melibatkan anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono (AMS), swasta atau perantara Eka Kamaluddin (EKK), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan Yaya Purnomo (YP), dan swasta atau kontraktor Ahmad Ghiast (AG).

Keempat orang tersebut telah divonis bersalah di di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada perkara pertama, Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp 550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Untuk perkara kedua, Zul AS diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Wako Dumai ini disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara pada perkara kedua, Zul AS disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **

Liputan : Deni Baswir
Editor : Adri Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here