Koalisi di Riau Desak Jokowi Selamatkan KPK

0
48

PEKANBARU, KANALRIAU.COM — Koalisi organisasi non pemerintah atau NGO di Riau mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena mereka meragukan integritas orang oran yang masuk Panitia Seleksi (Pansel) KPK.

Hal itu terungkap dalam diskusi kantor Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Jumat sore (30/8/2012).

Menurut Aldo, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalhari, Presiden Jokowi harus mencoret calon pimpinan KPK pilihan Pansel yang bermasalah dan mengusulkan nama-nama yang berintegritas ke DPR RI.

”Jika tidak, penanganan korupsi di Riau yang tengah berjalan di KPK akan terancam berhenti dan Riau akan tetap berada pada zona merah korupsi. Korupsi akan terus terjadi, mengganggu pelayanan publik dan langgengnya bencana ekologis seperti banjir dan Karhutla,” ucapnya.

Dikatakannya, setidaknya terdapat beberapa kasus korupsi besar yang tengah ditangani KPK, mulai dari pejabat hingga korporasi.

Menurut Taufik dari Fitra Riau, apa yang dilakukan KPK selama ini sudah menunjukan upaya dan tekad kuat untuk menjadikan negeri ini bebas dari rasuah. Tetapi, masih ada segelintir elit berupaya melemahkan KPK termasuk hendak menyerang dari dalam internal KPK. Maka dari itu,

Pimpinan KPK yang ditetapkan presiden nantinya harus berintegritas, tidak cacat hukum apalagi punya rekam jejak buruk. Presiden selaku kepala negara harus berdiri pada lingkaran penyelamat KPK. Karena KPK saat ini masih dibutuhkan oleh negara untuk menjawab tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia, bukan sekedar pencegahan.

Sementara LBH Pekanbaru menegaskan KPK dibentuk untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Kepolisian bersama kejaksaan dan KPK cukup menjalankan fungsi koordinasi antar lembaga jika ingin terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain itu, LBH Pekanbaru memandang ada upaya serangan balik yang dilakukan pihak tertentu untuk mengamankan Pansel dan beberapa Capim KPK.

Laporan polisi mengenai berita bohong terhadap pegiat anti korupsi Ketua YLBHI Asfinawati, Kordinator ICW Adnan Topan Husodo dan Juru bicara KPK Febri Diansyah adalah upaya sistematis pelemahan KPK.

Untuk itu, koalisi masyarakat sipil Riau selamatkan KPK meminta kepada Presiden Jokowi agar mengevaluasi kinerja Pansel KPK yang tetap meloloskan nama-nama Capim KPK bermasalah.

Presiden Jokowi juga harus berani mencoret nama-nama bermasalah itu dan memilih Capim KPK yang punya integritas serta keberanian pada siapapun yang korup.

Banyak hal yang jadi alasan penolakan koalisi masyarakat sipil di Riau terhadap kinerja Pansel KPK dalam menseleksi calon pimpinan KPK. Dimulai dari beberapa anggota Pansel yang sejak awal banyak ditolak karena, terlibat konflik kepentingan dan diragukan integritasnya.

Seperti yang diberitakan Tirto, Ketua Pansel Yenti Garnasih pernah jadi Tenaga Ahli di Bareskrim Polri dan Kalemdikpol pada 2018.
Sedangkan Wakil Ketua Pansel Indriyanto Seno Adji Pernah jadi kuasa hukum terdakwa Abdullah Puteh mantan Gubenur Aceh dalam kasus pengadaan helIkopter.

Indriyanto Seno Adji juga pernah jadi kuasa hukum orang-orang yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas keuangan yaitu Paul Sutopo dkk. Juga kuasa hukum Tomi Soeharto dalam kasus kepemilikan senjata api dan kasus pembunuhan Hakim Agung Syaifudin Kartasasmita.

Juga sebagai kuasa hukum Yayasan Supersemar milik Soeharto dalam kasus gugatan perdata penyalahgunaan uang Negara. Bersama Hendardi, Indriyanto Seno Adji terlibat dalam tim pencari fakta kasus Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri Tito Karnavian dan juga pernah jadi Penasihat Ahli Kapolri. **

Liputan : Deni Baswir.
Editor : Adri Akbar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here