KLHK Dorong Penegakan Hukum Karhutla Riau

0
15

PEKANBARU, KANALRIAU.COM — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pihak Polri untuk secara tegas penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.

Penegasan itu dikemukakan Menteri LHK Siti Nurbaya usai meninjau langsung lokasi kebakaran lahan di Kabupaten Pelalawan bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BNPB, Letjen Doni Munardo, kemarin.

”Perlunya penegakan hukum yang lebih ketat,” tegasnya.

Apalagi, sebutnya, tahun 2019 ini terpantau 70 persen titik panas atau hotspot. Dibanding periode yang sama tahun lau, di Riau terjadi kenaikan hotspot menjadi 93 persen.

”Memang agak tinggi. Saya kira harus mengambil pelajaran segera nggak bisa ditunggu-tunggu lagi kita harus mengambil langkah yang lebih ketat lagi,” tegas Menteri Siti.

Khusus kejadian karhutla di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), hasil pantauan udara yang dilakukan oleh Menteri Siti memperlihatkan bahwa kondisi karhutla sudah parah, wilayah buffer/penyangga TNTN sudah mulai terbakar dan bukan tidak mungkin karhutla akan mencapai wilayah zona inti TNTN. Untuk itu dirinya bersama Pemerintah Daerah, TNI, Polri akan segera menerapkan penegakan hukum disana.

“Memang aspek paling utama itu adalah law enforcement atau penegakan hukum dan kita juga sudah punya petanya siapa yang punya 3 Ha, siapa yang punya 3.000 Ha,” jelas Menteri Siti.

Menteri Siti menambahkan terlepas kasus karhutla, langkah penegakan hukum di TNTN akibat perambahan kawasan taman nasional hanya kurang di aspek dukungan administratif yang harus disusun bersama dengan pemerintah daerah setempat.

“kemarin agak terhambat karena ada proses terkait dengan peraturan daerah sekarang sedang diselesaikan persoalan-persoalan terkait peraturan daerah ini,” imbuh Menteri Siti.

Penyelesaian masalah TNTN ini harus mempertimbangkan banyak hal karena masyarakat yang tinggal di dalam kawasan TNTN cukup banyak. KLHK dan Pemda setempat harus cermat agar permasalahan TNTN tidak semakin pelik.

“Kita juga tahu ada hampir 8.000 lebih kepala keluarga yang harus ditata, kita juga sudah tahu di dalam itu sudah ada zona-zona, blok-blok dari kelompok-kelompok dan sebagainya itu semua sudah kita dalami. Dan bersama Pak Gubernur kita siapkan untuk penyelesaiannya,” ujar Menteri Siti optimis.

Kapolri Tito Karnavian juga mendukung penegakkan hukum Karhutla. Pendekatan ‘soft aproach’ dengan meminta Kapolda dan jajaran dibawahnya bekerjasama dengan TNI untuk rajin turun ke lapangan.

Di samping itu, Kapolri menginstruksikan jajaran Polda Riau untuk mengumpulkan tokoh tokoh masyarakat lakukan pendekatan untuk mengidentifikasi siapa oknum yang sering bermain dalam urusan pembakaran hutan dan lahan.

“Lakukan pendekatan kepada mereka sekaligus kasih peringatan bahwa kelakuan mereka seandainya melakukan pembakaran akan berhadapan dengan hukum. Saya rasa pendekatan soft aproach ini akan efektif,” pungkasnya. **

Liputan : Deni Baswir.
Editor : Adri Akbar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here