Aktivis Lingkungan Resmi Gugat Perda RTRW Riau

0
85

PEKANBARU, KANALRIAU.COM — Aktivis pencinta lingkungan hidup yang tergabung dalam Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) secara resmi mendaftarkan gugatan permohonan keberatan atau judicial review terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2018 Rencana Tata Ruang Wilayah Prvovinsi (RTRWI) Riau.

Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setiyo kepada wartawan, Senin (9/8/2019), membenarkan pihaknya bersama Walhi Riau telah mendaftarkan gugatan judicial review kepada Mahkamah Agung (MA).

Permohonan judicial review itu diterima langsung Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Materil MA, Supriadi, SH., MH.

Menurut Okto, langkah hukum ini mereka ambil sebagai upaya menghentikan perusakan lingkungan yang terjadi hari ini, seperti bencana kabut asap dan banjir. Kabut asap yang kembali melanda wilayah Riau sejak dua pekan terakhir telah menyebabkan udara tidak sehat yang menyebabkan 7.160 warga menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

”Kami tidak ingin musibah lingkungan hidup akibat kabut asap terparah seeperti tahun 2015 lalu terulang kembali,” pungkasnya.

Keputusan mengambil langkah hukum ini, sebut Okto, dengan 4 (empat) pertimbangan. Pertama, Perda RTRW Riau ini mengalokasikan kawasan lindung gambut seluas 21.615 hektare atau 0,43 persen dari 4.972.482 hektare lahan gambut di Riau sangat jauh dibawah ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

”Mestinya Provinsi harus mengalokasikan minimal 30% menjadi kawasan lindung,” tukas Okto.

Hal ini, imbuhnya, juga bertentangan dengan SK 130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, dimana Riau ditetapkan fungsi lindung seluas 2.378.108 hektare.

Kedua, usulan perhutanan sosial seluas 112.330 Ha di Riau belum ditindaklanjuti Dirjen PSKL dengan alasan Perda RTRW Riau ha usulan Perhuanan Sosial harus mendapat rekomendasi dari DPRD Riau.

Padahal merujuk Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Permen LHK No 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial izin Perhutanan Sosial kewenangan MenLHK, tidak membutuhkan rekomendasi gubernur dan pembahasan bersama DPRD.

Ketiga, mengambil kewenangan Menteri LHK berupa mempersempit kewenangan atas kawasan hutan. Perda RTRWP Riau mengalokasikan 405.874 hektare kawasan hutan ke dalam outline. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sejatinya merupakan otoritas Menteri LHK yang tidak dibatasi oleh outline, selama itu berada dalam kawasan hutan merujuk pada UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo PP No 104 tahun 2015 tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Keempat, Perda 10 tahun 2018 tidak diterbitkan berdasarkan KLHS yang terlah diberikan persetujuan validasi oleh KLHK.

“Kita berharap permohonan judicial review ini diterima dikabulkan MA. Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup,” timpal Rico Kurniawan, Direktur Walhi Riau menambahkan. **

Liputan : Deni Baswir
Editor : Adri Akbar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here