Pansus Targetkan Perda Pembangunan Budaya Integritas  Selesai Bulan Ini

0
45
Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) pembangunan budaya integritas saat menggelar rapat finalisasi di ruang Komisi I DPRD Riau, Senin (13/5/2019).

PEKANBARU, KANALRIAU.COM – Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) pembangunan budaya integritas kembali melakukan rapat finalisasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (13/5/2019). Dalam kesempatan itu, dewan menegaskan kembali bahwa tujuan akhir dari ranperda tersebut adalah meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan beberapa acuan serta indikator.

Ketua Pansus Ranperda Pembangunan Budaya Integritas Taufik Arrakhman menuturkan, saat ini pihaknya sudah memasuki tahap akhir dalam pembenaran ranperda.”Sudah tahap finalisasi. Kemungkinan bulan ini bisa kami selesaikan. Memang integritas pegawai negeri itu menjadi indikator daerah, kinerja dan budaya pegawainya. Itu diatur dalam perda ini,” sebut Taufik usai rapat.

Lebih jauh dijelaskan dia, finalisasi yang dimaksud lebih kepada penerapan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perda. Khususnya terhadap unsur budaya melayu. Ia menegaskan bahwa ranperda tersebut bukan untuk membentuk budaya baru. Melainkan adalah merangkum seluruh aspek positif budaya yang ada untuk di implementasikan dalam fungsi kinerja ASN.

Suasana rapat dengar pendapat finalisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) pembangunan budaya integritas. Foto : Zulfiyanti/Kanalriau.com

“Ya tentunya dari segi macam-macam. Juga meningkatkan kesadaran etos kerja, segala macamnya kan untuk membangun budaya pada ASN itu sendiri. Bukan membangun budaya baru,” imbuhnya.

Sebelumnya, lanjut Taufik, pansus telah beberapa kali melakukan studi banding ke beberapa tempat. Salah satunya adalah ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian PAN-RB. Menurut dia, pembentukan budaya integritas budaya ditengah ASN sangat mampu membentuk karakter serta capaian kinerja. Diharapkan nantinya, kepala daerah selaku pemimpin seluruh ASN bisa menerapkan perda tersebut.

Karena bagaimanapun juga, aturan yang dibuat akan bisa berjalan sempurna bila didukung penuh oleh kepala daerah. Tentunya dengan ketegasan pemimpin daerah, regulasi yang telah dibentuk dapat bermanfaat dan menghasilkan capaian yang diinginkan. Yakni membentuk karakter integritas ASN itu sendiri. Sehingga nantinya seluruh rencana kerja dan target pemerintah bisa berjalan baik pula.

“Diharapkan nantinya Gubernur sebagai pembina dapat menggerakkan ASN dan bisa melekat dipribadi ASN. Efeknya nanti kinerja membaik, pelayanan kepada masyarakat juga meningkat. Memang butuh waktu lama. Karena kan itu watak, serta budaya yang sudah lama terbangun di pegawai itu yang dirubah,” tambahnya.(adv)

Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here