DPRD Nilai Penerima PKH Dinilai Tak Tepat Sasaran

0
74
Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson. Foto : istimewa

PEKANBARU, KANALRIAU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mengkritisi program keluarga harapan (PKH) yang digagas pemerintah pusat. Sebab, hampir 60 persen penerima program tersebut bukan orang yang pantas. Itu diketahui setelah banyaknya laporan ke dewan saat melaksanan reses di 12 kabupaten/kota se Provinsi Riau.

“Saat reses kami memang sangat banyak mendapat laporan tersebut. Iya wajar, data yang dipakai merupakan data 2013. Kan seharusnya data kependudukan itu update setiap tahunnya. Supaya kita tau bagaimana kondisi terkini masyarakat penerima bantuan itu,” sebut Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson, Jumat (3/5/2019).

Pihaknya mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Padahal PKH bisa berdampak sangat positif bila penerima bantuan betul-betul orang yang membutuhkan. Hal itu juga dirasa merugikan pemerintah dari sisi keuangan. Karena tidak sedikit anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut. Pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan dari PKH itu sendiri.

“seharusnya bisa memberikan dampak sangat positif. Namun karena tidak sesuai dengan data yang ada, tentunya ini bisa dikatakan melenceng. Enggak sesuai peruntukan. Ini menjadi tugas kami lah untuk melakukan evaluasi dan membenahi persoalan data penerima PKH tersebut,” ucapnya.

Komisi V, sambung Aherson, akan memanggil seluruh pihak terkait untuk membenahi data penerima PKH tersebut. Seperti camat, kades dan dinsos serta stakeholder lainnya. Jika pihak pemerintah kabupaten/kota memiliki anggaran untuk memperbaharui data, maka pihaknya mempersilahkan untuk daerah melakukan pendataan.

Namun bila tidak ada, maka pihaknya akan mengusulkan kepada pemprov untuk memperbaiki pendataan keluarga PKH yang valid. Tentunya agar program tersebut menjadi tepat sasaran.”ini kan sangat penting. Bahkan bila berjalan sesuai dengan tujuannya bisa sangat membantu untuk mengentaskan kemiskinan di Riau,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau Karmila Sari. Dikatakan dia, ada beberapa standar operasional (SOP) yang tidak dilakukan pendamping PKH di tingkat kabupaten/kota. Persoalan itu lama-kelamaan berubah menjadi penyimpangan yang berujung kepada banyaknya warga kurang mampu tak terakomodir.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau Karmila Sari. Foto : istimewa

“Kami banyak mendapat laporan sewaktu reses. Kemudian berangkat dari persoalan itu kami mencoba berkonsultasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos),” sebutnya.

Ia juga menambahkan, pelaksana teknis kegiatan PKH di Riau harusnya bisa meminimalisir potensi penyimpangan tersebut. Yakni dengan mendata ulang kembali seluruh penerima. Caranya, bisa dengan mendatangi perangkat desa setempat. Bahkan dalam setahun data penerima PKH bisa diperbarui sebanyak dua kali.

“Apalagi informasinya akan ada penambahan penerima PKH sebanyak 5 juta jiwa. Maka data yang digunakan haruslah betul-betul sesuai dengan kondisi saat ini. Jangan pakai data lama,” ungkapnya.(adv)

Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here