Anggaran Pemiliharaan Jalan Capai Rp 1 Triliun

0
132
Anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan membahas persoalan kerusakan jalan di Riau.

PEKANBARU, KANALRIAU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau turut serta mendukung penertiban kendaraan over dimensi over loading (ODOL). Dimana beberapa waktu lalu, dewan telah melakukan serangkaian kegiatan penindakan. Mulai dari mendatangi perusahaan, melaksanakan razia bersama Polisi dan Dishub sampai memanggil hearing perusahaan terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir kerusakan jalan di Bumi Lancang Kuning.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar, Selasa (7/5/2019). Kata Asri, hampir Rp 1 Triliun anggaran diluncurkan hanya untuk pemeliharaan jalan. Jumlah tersebut berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD pemerintah kabupaten/kota. Seharusnya uang sebanyak itu bisa difokuskan untuk program yang lebih bermanfaat. Seperti kesehatan dan pendidikan.

“Makanya kami minta Pemprov agar berpartisipasi secara aktif. Karena imbasnya yang pertama itu adalah dari segi penerimaan pajak. Kita lihat saja yang selama ini beroperasi adalah kendaraan di luar Riau. Plat BK, BG dan B. Sangat jarang bahkan tidak ada yang BM. Ini semua harus ditertibkan. Kemudian yang ODOL itu jangan dibolehkan lagi beroperasi di Riau,” pintanya.

Menurut dia, jika seluruh kendaraan yang beroperasi sudah menggunakan plat BM, secara otomatis pajak yang dibayarkan masuk ke khas daerah. Sehingga yang akan menikmati nantinya adalah pemerintah provinsi. Maka dari itu, semangat DPRD untuk menertibkan kendaraan non-BM dan ODOL harus dilaksanakan berbarengan dengan ketegasan dari Pemprov.”Harus bersama-sama kita lakukan. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau baru saja menahan 9 unit truk pengangkut crude palm oil (CPO). Diduga, angkutan milik perusahaan kelapa sawit itu melanggar tindak pidana berupa over dimensi over loading (ODOL), sesuai dengan Pasal 277 UU No.22/2009. Agar menjadi pelajaran bagi perusahaan lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta agar perusahaan terkait diberi sanksi tegas. Bahkan bila perlu sampai ke pencabutan izin.

Kasubdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Wimpiyanto SIK saat mengecek dimensi kendaraan ODOL yang ditahan paska razia gabungan yang dilaksanakan bersama Dinas Perhubungan di areal Gedung DPRD Riau baru-baru ini.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Subardiman Amby beberapa waktu lalu. Menurut dia, selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terlalu lemah menghadapi perusahaan. Bahkan karena angkutan CPO yang over kapasitas, jalan lintas provinsi jadi rusak parah.”menurut saya ini sudah kelewat batas. Pemerintah selama ini diam. Inilah momentumnya untuk bisa tegas kepada perusahaan. Mereka cari makan di Riau, maka harus tunduk dan patuh pada aturan di Riau. Jangan seenaknya,” sebut Suhardiman.

Dari data yang ia punya, hampir 60 persen jalan dengan kondisi rusak parah disebabkan oleh truk pengangkut CPO yang over kapasitas. Biaya pemeliharaan jalan selama ini bahkan tidak sebanding dengan kontribusi perusahaan berupa pajak untuk daerah. Maka dari itu dalam waktu dekat pihaknya bersama Komisi IV DPRD Riau akan melakukan evaluasi secara bersama guna memberikan rekomendasi atas masalah ini. Termasuk juga rekomendasi pencabutan izin kepada Pemda.(adv)

Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here