Komisi V Minta Sekolah Tak Bebani Orangtua Murid

0
105
Suasana rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi V DPRD Riau bersama perwakilan Kepala Sekolah tingkat SLTA sederajat dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Foto : istimewa

PEKANBARU, KANALRIAU.COM – Masyarakat sampai saat ini masih mengeluhkan dengan adanya pungutan atau iuran yang dibebankan oleh pihak sekolah. Tak tanggung-tanggung, beberapa laporan masyarakat yang sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau besaran pungutan mencapai Rp 300 ribu perbulannya. Hal itu dirasa sangat memberatkan orang tua siswa. Apalagi saat ini pelaporan uang yang dipungut dirasa tidak transparan oleh wali murid.

Untuk itu Komisi V DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat secara maraton, sejak dua pekan lalu bersama seluruh Sekolah Menangah Atas (SMA) sederajat dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hasilnya, ada beberapa solusi yang berhasil ditemukan DPRD.”Alahmdulillah kami sudah mencapai kesepakatan baik bersama pihak sekolah maupun Disdik,” ucap Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson, Jumat (12/4/2019).

Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson (kanan) saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan Kepala Sekolah tingkat SLTA sederajat dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Foto : istimewa

Diakui dia, sebelumnya banyak wali murid yang mengadukan persoalan iuran sekolah. Bahkan ada sekolah yang menahan ijazah murid hanya karena tidak membayar uang komite. Hal itu dirasa sangat keterlaluan oleh dewan. Maka dari itu kedepan, dewan ditegaskan Aherson meminta supaya sekolah tidak lagi mewajibkan uang komite kepada wali murid. Sementara ini, sekolah diminta agar membuat daftar rencana kegiatan serta pengeluaran untuk tahun ajaran 2019.

Karena berdasarkan aturan, iuran yang boleh dibebankan kepada masyarakat hanya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Seperti iuran untuk tambahan gaji guru honor komite. Sedangkan untuk biaya pembangunan sifatnya hanya sukarela dan tidak boleh diwajibkan. Jika itu terjadi bisa saja pihak sekolah menanggung resiko berurusan dengan hukum.

Adapun kesepakatan yang telah dicapai, antara lain adalah sekolah tidak boleh melarang siswa untuk ikut ujian maupun menahan ijazah murid yang belum membayar uang komite. Selanjutnya, sekolah agar membuat rencana kebutuhan program belajar mengajar dengan memisah antara kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Khusus guru komite, pihaknya akan melakukan pendataan dan melakukan evaluasi secara menyuluruh. Karena dari perhitungan kasar jika kebutuhan sekolah hanya guru komite, iuran yang dibebankan kepada wali murid hanya berkisar Rp 50 ribu paling banyak.

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi V DPRD Riau bersama perwakilan Kepala Sekolah tingkat SLTA sederajat dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Foto : istimewa

“kan sudah kami coba hitung kemaren. Kalau memang pengeluaran sekolah hanya untuk membayar guru komite, maka paling banyak siswa menyumbang sebulan itu cuman Rp 50 ribu. Itu paling banyak loh,” imbuhnya.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, selain kesepakatan diatas, sekolah juga dilarang untuk membuat perayaan perpisahan di gedung atau hotel. Karena selama ini banyak kejadian karena terlalu dipaksakan untuk membuat perpisahan di hotel, maka uang yang dibebankan kepada murid menjadi lebih besar. Soal adanya indikasi penyimpanan iuran yang dipungut oleh pihak sekolah, Aherson menyebut inspektorat telah melakukan audit kepada beberapa sekolah dengan jumlah murid banyak di Kota Pekanbaru.

“beberapa SMA kan sudah di audit inspektorat kemaren. Hasilnya ada indikasi serta dugaan penyimpanan penggunaan uang iuran yang dipungut oleh pihak sekolah. Ini kan baru indikasi. Semuanya akan didalami. Mengingat waktu sangat mepet karena pelaksanaan Pemilu mungkin setelah Pemilu akan dilanjutkan auditnya,” tambahnya.

Diberitakan Sebelumnya, DPRD telah meminta agar rencana kebutuhan biaya sekolah harus di verifikasi melalui Dinas Pendidikan. Tidak lagi melalui verifikasi komite sekolah. Termasuk kebutuhan biaya fisik maupun non fisik. Khusus biaya non fisik, seperti pembiayaan guru honor komite dirinya tidak mempermasalahkan. Karena pemerintah sendiri tidak punya cukup uang untuk menganggarkan.

Itu bertujuan agar kebutuhan sekolah dapat terawasi oleh pemerintah. Termasuk juga agar wali murid tidak lagi dibebani biaya yang besar. Apalagi sampai mewajibkan dan menahan ijazah murid.”ada laporan orang tua murid juga ijazah anaknya ditahan karena tidak bayar iuran komite. Itu kan enggak boleh sampai begitu,” sebut Aherson dalam pemberitaan sebelumnya.(adv)

Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here