Komisi I DPRD Riau Janji Perjuangkan Nasib Honorer K2

0
28
Komisi I DPRD Riau saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah dan perwakilan Honorer K2 di ruang rapat Komisi I DPRD Riau. Foto : istimewa

PEKANBARU, KANALRIAU.COM – Nasib 100 orang honorer K2 di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih belum jelas. Penyebabnya belum ada Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) oleh Gubernur Riau sebelumnya. Maka dari itu, Komisi I DPRD Riau meminta agar kepala daerah saat ini bisa meakomodir tenaga honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus sebagai PNS sejak 2014 lalu.

Permintaan itu disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman, Senin (1/4/2019). Diakui Taufik, aturan pengangkatan honorer K2 memang sudah habis masa berlakunya. Namun jika berkacaka pada daerah lain, seperti DKI Jakarta, pengangkatan masih bisa dilaksanakan. Tergantung dari kebijakan pemerintah daerah.

“ya memang ada satu syarat yang tidak dipenuhi. Yakni SPTJM dan hanya Riau yang tidak selesai. Maka tentu ada upaya politis yang akan di lakukan untuk membantu honorer,” sebutnya.

Ia juga mengharapkan Gubernur saat ini, yakni Syamsuar dapat mempertimbangkan nasib honorer K2 atas dasar kemanusiaan. Sehingga para honorer K2 yang selama ini terkatung-katung bisa mendapat kejelasan status. Jika memang Gubri tidak mau tanda tangan atau tidak setuju maka Gubri Harus menyampaikan. Sehingga BKD juga memberi tahukan duduk masalah itu ke Gubri Karena honorer itu butuh kepastian kejelasan status.

Menurut dia, pengangkatan honorer K2 juga berkaitan komitmen pemerintah daerah. Dimana selama ini, pemerintah selalu menjanjikan honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS. Namun pada kenyataannya janji tersebut gak kunjung ditepati.

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Riau bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Honorer K2 di ruang rapat Komisi I DPRD Riau. Foto : istimewa

Padahal, sebagai masyarakat Riau honorer K2 juga memiliki hak untuk mendapat penghidupan yang layak yakni dengan dinaikan statusnya sebagai PNS. Ia juga mengingatkan pemerintah betapa besar peran para honorer selama ini dalam mengisi pembangunan.

Apalagi, diketahui honorer sama sekali tidak mendapatkan upah yang layak. Dengan gaji yang pas-pasan, honorer dituntut harus bekerja ekstra. Bahkan lebih berat dibanding tugas PNS. Dalam hal ini, Taufik juga mengetuk hati kepala daerah Riau untuk betul-betul mau memperhatikan nasib dari honorer.

Apalagi yang sudah jelas dinyatakan lulus sebagai PNS. Harusnya, pemerintah bisa dengan mudah melakukan pengangkatan status honorer K2 sesuai yang diharapkan. Komisi I sendiri, dilanjutkan dia akan berupaya memperjuangkan nasib para honorer K2 tersebut. Yakni dengan cara melakukan lobi kepada pemerintah serta memanfaatkan fungsi legislasi DPRD.

“ya kami minta ini dipertimbangkan dengan matang. Kemaren kami juga sudah coba undang BKD. Mereka bilang akan sampaikan permasalahan ini ke Gubri. Mudah-mudahan lah bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa yang diharapkan kawan-kawan dari honorer K2 bisa sesuai,” pungkasnya.(adv)

Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here