Dukung BRK Jadi Bank Syariah

0
119
Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby.

PEKANBARU, KANALRIAU.COM – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pemegang saham Bank Riau Kepri baru saja selesai. Hasilnya, BRK ditetapkan menjadi Bank Syariah. Hal itupun mendapat dukungan dari banyak pihak. Termasuk DPRD Riau. Dengan harapan, manajemen BRK setelah ditetapkan sebagai Bank Syariah bisa lebih baik lagi kedepannya. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, Kamis (25/4/2019).

Lelaki bergelar Datuk Panglimo Dalam itu turut memberikan sejumlah kritik terhadap manajemen BRK. Terutama dalam proses perekrutan SDM. Ia ingin kedepan setiap pejabat yang akan mengisi kursi jabatan di BRK agar bisa dilakukan fit and proper test secara terbuka. Sehingga hasil seleksi bisa lebih sempurna dan SDM yang didapat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.”harus sesuai dengan kompetensi. Bila perlu diadakan lelang jabatan terbuka,” sebutnya.

Ia juga meminta agar target deviden yang disetorkan untuk pemerintah daerah harus ditingkatkan. Seiring dengan peningkatan target pendapatan.”harus lebih baik lagi. Saya juga apresiasi kalau menjadi syariah tentunya ini merupakan niat yang baik dari kita semua agar lebih mengikuti syariat agama lagi,” harapnya.

Diketahui sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pemegang saham Bank Riau Kepri menetapkan BRK menjadi Bank Syariah. Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi mengatakan, setelah ditetapkan sebagai Bank Syariah, maka BRK akan membuat tim yang akan bekerja membuat kajian syariah. Selain itu juga melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) syariah, termasuk peningkatan informasi teknologi (IT), dan lainnya.

Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Foto : istimewa

“Hasil RUPS Senin malam yakni memutuskan BRK menjadi Bank Syariah. Setelah penetapan itu, masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan di masa transisi,” kata Gubri.

Karena itu, lanjut Syamsuar, pihaknya berharap di masa transisi antara bank konvensional ke syariah, kajian yang dilakukan tim bisa secepatnya selesai. Dalam RUPS tersebut, juga disepakati penunjukan Direktur Syariah dan Kredit yakni Tengku Irwan. Sedangkan untuk posisi direktur utama masih kosong.

“untuk posisi direktur utama masih kosong, tapi tidak ada masalah, karena sebelumnya juga sudah pernah terjadi seperti ini. Nanti kalau ada yang perlu diambil keputusan, tiga direktur yang ada bisa saling koordinasi dan kerja sama menyelesaikannya,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau Darusman mengatakan, jabatan direktur utama BRK sudah berakhir pada 22 April kemarin. Menjelang adanya penunjukan pejabat baru, untuk sementara kebijakan internal dan eksternal bisa dilakukan oleh tiga direktur yang ada.

“Ya, sudah berakhir tanggal 22 April kemarin masa jabatan direktur utama sebelumnya. Setelah tanggal itu, semua keputusan diambil alih tiga direktur yang ada di BRK saat ini,” kata Darusman.

Ketiga direktur tersebut, dijelaskan Darusman yakni Direktur Syariah dan Kredit Tengku Irwan, Direktur Operasional Deni dan Direktur Kepatuhan Eka Afriyadi.
Melalui ketiga pejabat direktur ini, mereka akan membuat keputusan terkait pekerjaan yang akan dilakukan, menjelang ditunjuknya direktur utama nanti.

“jadi keputusan tentang kegiatan bank bisa dilakukan tiga direktur ini. Dalam aturannya, kebijakan dipegang masing-masing direktur yang ada, yang penting pekerjaannya tak bertentangan dengan posisinya. Misalnya, pengawasan internal, tapi dia duduk sebagai direktur operasional. Ini yang tak boleh,” jelas Darusman.(adv)

Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here