DPRD Panggil Sejumlah Perusahaan, Bahas Persoalan Angkutan ODOL

0
21
Lintas Komisi DPRD Riau saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah perusahaan membahas mengenai angkutan over dimensi over loading (ODOL). Foto : istimewa

PEKANBARU, KANALRIAU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melakukan pemanggilan terhadap sejumlah perusahaan. Ada beberapa persoalan yang ingin dibahas dewan bersama perusahaan. Utamanya mengenai banyaknya angkutan perusahaan yang over dimensi over loading (ODOL).

Namun begitu, rapat yang digelar tidak berlangsung lama. Lantaran sebagian perusahaan yang hadir tidak membawa data sesuai yang diminta dewan. Bahkan ada juga perusahaan yang di usir, karena tidak dihadiri oleh pimpinan perusahaan.

Maka dari itu, DPRD meagendakan kembali rapat ulang bersama perusahaan. Dengan catatan, seluruh perusahaan harus mendatangkan pimpinan dalam hal ini Direktur. Termasuk juga data berupa perizinan, data angkutan serta data pekerja yang ada di masing-masing perusahaan. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, Rabu (3/4/2019).

Ia menuturkan, pemanggilan terhadap perusahaan guna membahas banyak hal. Terutama mengenai persoalan kendaraan CPO yang over dimensi dan over loading. Maka dari itu pihaknya merasa perlu untuk memiliki data yang ada pada perusahaan.

Perwakilan perusahaan yang dipanggil DPRD Riau untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) membahas persoalan angkutan over dimensi over loading (ODOL) di ruang rapat medium Gedung DPRD Riau. Foto : istimewa

“data itu sangat diperlukan. Karena informasi sementara yang kami dapat banyak perusahaan yang izinnya tidak sesuai, kemudian banyak juga perusahaan yang menggunakan angkutan dari luar Riau,” ungkap Suhardiman.

Lebih lanjut disampaikan Politisi Hanura itu, DPRD merasa ada banyak aturan yang dilanggar. Maka dari itu nanti setelah dilakukan rapat pihaknya berkemungkinan akan mengeluarkan rekomendasi untuk perusahaan yang sedang dipanggil. Rekomendasi tersebut bisa berupa pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

“bisa sampai ke pencabutan izin. Maka kami minta perusahaan agar kooperatif,” tambahnya.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar menuturkan, kedatangan perusahaan sangat penting mengingat pihaknya harus mengetahui persis mengenai angkutan yang saat ini digunakan. Apalagi, dari laporan yang masuk ke DPRD, hampir semua perusahaan yang ada di Riau menggunakan angkutan ODOL. Hal itu dirasa sangat mengkhawatirkan.

Mengingat penyebab utamanya rusaknya jalan di Provinsi Riau adalah angkutan yang melebihi muatan. Maka dari itu, dirinya meminta agar perusahaan serius dan jujur dalam memberikan data kepada DPRD. Sebab, jika tidak jujur pihaknya akan langsung mendatangi perusahaan dan mengecek langsung standar angkutan yang digunakan.

Bila kedapatan tidak sesuai aturan, maka pihaknya akan meminta instansi terkait untuk langsung menindak tegas angkutan tersebut.”memang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bayangkan saja, hampir seluruh jalan milik provinsi rusak parah akibat angkutan yang kelebihan muatan. Berapa anggaran yang habis untuk pemeliharaan jalan? Kalau ndak ditindak tegas ini bisa merugikan daerah,” ucap Asri.

Selain berdampak kepada pengeluaran daerah, dirinya juga menegaskan bahwa kerusakan jalan juga sangat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena dengan buruknya kondisi infrastruktur, maka secara otomatis akan menyebabkan mobilitas masyarakat terhambat.

Diketahui sebelumnya, Komisi III, IV dan V DPRD Riau menggelar rapat bersama dengan 7 perusahaan di Riau. Selain itu, dewan juga mendapati 2 perusahaan melanggar ketentuan angkutan. Seperti PT Sari Lembah Subur dan PT Adei Plantation. Dewan mendapati kedua perusahaan tersebut menggunakan angkutan over dimensi over loading. Bahkan 9 unit kendaraan telah ditindak polisi saat melaksanakan sidak gabungan bersama DPRD.(adv)

Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here