DPRD Komit Dukung Suksesi Pemilu 2019

0
66
Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu (dua dari kanan) saat mengikuti rapat bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) membahas mengenai persiapan Pemilu 2019. Foto : istimewa

PEKANBARU, KANALRIAU.COM – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah semakin dekat. Untuk itu seluruh stake holder terkait mulai melakukan persiapan secara intensif. Termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang bertekad untuk turut serta mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April mendatang. Hal itu terlihat dari partisipasi DPRD dalam setiap kegiatan persiapan Pemilu.

Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu menyebut memang ada banyak persoalan yang dialami jelang pemilihan. Utamanya dari segi partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Termasuk juga sejumlah persoalan lain seperti keamanan jelang dan pada saat pemilihan. Bahkan diperkirakan akan muncul banyak persoalan lagi menjelang hingga paska pelaksanaan Pemilu.

Maka dari itu, DPRD dikatakan dia komitmen untuk berperan aktif menuntaskan berbagai masalah yang terjadi. Termasuk masalah DPT, distribusi logistik hingga potensi konflik yang terjadi jelang dan pada saat pemilihan berlangsung. Dirinya juga memastikan, lembaga legislatif juga bakal berperan aktif mencarikan solusi serta jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi.

Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu (dua dari kanan) saat mengikuti rapat bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) membahas mengenai persiapan Pemilu 2019. Foto : istimewa

“Memang pemilu menjadi salah satu isu krusial. Karena sudah mendekati waktunya. Sekitar sepekan lagi kan. Seluruh daerah dalam pertemuan bersama Forkompimda beberapa waktu lalu juga sudah memaparkan potensi masalah yang terjadi. Termasuk kami (DPRD) yang mendapat laporan langsung dari masyarakat akan potensi masalah yang bisa saja terjadi saat pemilihan,” sebut Kordias, Selasa (9/4/2019).

Seluruh masalah yang disampaikan dicarikan solusi secara bersama. Ia mencontohkan masalah DPT yang sampai saat ini masih dikeluhkan masyarakat. Dimana beberapa warga mengaku tidak masuk kedalam DPT meski telah memiliki KTP elektronik. Begitu juga dengan warga yang sudah terdata namun belum mendapat undangan memilih. Belum lagi masih tapal batas yang dialami masyarakat Rokan Hilir (Rohil) dengan masyarakat Sumatera Utara.

Dimana ada wilayah yang secara administratif masuk Riau, namun warganya memiliki KTP Sumut. Lantas warga disana meminta agar disediakan TPS khusus.”nah itu juga menjadi problem. Ini yang akan menjadi pekerjaan rumah bersama. Tidak hanya KPU dan juga Bawaslu. Masalah Pemilu merupakan tugas bersama antara Pemprov, DPRD, Polri, TNI, Kejaksaan bahkan seluruh masyarakat harus ikut berpartisipasi,” ungkap Dias.

Selain itu, ada juga laporan mengenai penggunaan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Bahkan ada juga temuan rumah ibadah yang dimanfaatkan oknum untuk menghujat serta mendiskreditkan partai, caleg dan pasangan Capres dan Cawapres. Hal itu tentunya sangat bertentangan dengan aturan yang telah dibuat. Dimana salah satunya larangan mengunakan rumah ibadah untuk dijadikan tempat kampanye.

“Jadi didalam pertemuan Forkompimda baru-baru ini juga meminta agar Kemenag mengeluarkan imbauan terhadap penyalahgunaan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Bahkan saya minta juga supaya bukan edaran lagi yang dikeluarkan. Tapi larangan. Karena kita tidak ingin adanya perpecahan terjadi hanya karena ada hasutan, ujaran kebencian terhadap suatu suku, ras dan antar golongan,” tambahnya.(adv)

Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here