Pungutan Sekolah Jadi Sorotan Komisi V DPRD Riau

0
125

PEKANBARU, KANALRIAU.COM – Persoalan uang pungutan sekolah masih menjadi momok di tengah masyarakat. Untuk itu, Komisi V DPRD Riau memanggil seluruh pihak terkait menuntaskan persoalan tersebut. Dengan target, pada tahun mendatang tidak ada lagi sekolah, khususnya tingkat SLTA sederajat yang memberlakukan pungutan kepada wali murid. Sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan.

Hal itu tertuang kedalam rapat yang digelar Komisi V DPRD Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan kepala sekolah di 3 kabupaten/kota, Rabu (13/3/2019). Rapat yang berlangsung di ruang medium Gedung DPRD Riau membahas masalah iuran yang diminta sekolah selama ini. Dimana dari laporan yang diterima DPRD sampai saat ini masih ada iuran yang diwajibkan sekolah kepada wali murid. Hal itu dirasa sangat membebani wali murid. Sehingga DPRD perlu mempertegas kembali masalah iuran berdasarkan Permendikbud No.75.

Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson memaparkan, adapun hasil rapat masih akan terus dilanjutkan hingga beberapa hari kedepan. Dimana pihaknya berencana mengundang seluruh kepala sekolah tingkat SLTA untuk membicarakan masalah iuran tersebut. Kata dia, seharusnya tidak ada lagi iuran yang dibebankan kepada orang tua, jika uang tersebut digunakan untuk pembangunan.

Suasana rapat dengar pendapat yang diadakan Komisi V DPRD Riau membahas masalah iuran sekolah tingkat SLTA se-Provinsi Riau.

“Sesuai Permendikbud No.75 itu kan sumbangan boleh. Namun besarannya tidak boleh dipatok. Bisa untuk bangun mushalla, keramik, WC atau pustaka. Kalau iuran itu digunakan untuk kebutuhan proses belajar mengajar. Seperti guru honor. Jadi ini beda,” ucap Aherson.

Sementara itu Anggota Komisi V lainnya, Husaimi Hamidi menyebut ada 3 sekolah dari 3 kabupaten/kota yang diundang dewan untuk raoat hari itu. Yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Ia menyebut dari hasil turun ke lapangan ada beberapa sekolah yang mewajibkan iuran sebesar Rp 200 ribu persiswa. Dengan jumlah murid sebanyak 2 ribu orang. Jika dikalikan, ada Rp 400 juta yang didapati sekolah setiap bulannya.

“Nah uang sebanyak itu untuk apa? Itu tadi kami ingin minta rinciannya untuk apa uang sebanyak itu. Jangan nanti tumpang tindih dengan BOS dam BOSDA,” ucap Husaimi

Ia menuturkan, seharusnya masing-masing sekolah membuat proposal mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan sekolah. Proposal tersebut diserahkan kepada Disdik. Namun yang terjadi selama ini proposal tersebut tak pernah dibuat. Melainkan sekolah langsung membebankan biaya iuran kepada wali murid untuk memenubi kebutuhan sekolah. Sedangkan pemerintah selama ini selalu memberikan bantuan berupa bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN dan bantuan operasional sekolah daerah yang bersumber dari APBD.

Jumlah bantuan yang diberikan bahkan dikatakan Husaimi tidak sedikit. Maka dari itu dewan ingin menuntaskan masalah ini. Agar jangan ada presepsi miring dari masyarakat akan penggunaan uang iuran tersebut.”Karena di beberapa sekolah besaran iuran juga tidak seragam. Ada yang Rp 150 ribu ada yang Rp 200 ribu. Nanti dari pada masyarakat bertanya-tanya makanya kami minta sekolah menjelaskan,” paparnya.

Selain itu pihaknya juga berkeinginan agar tidak ada lagi yang yang dibebankan kepada wali murid. Hal itu juga selaras dengan program kerja Gubernur yang baru saat ini tentang sekolah gratis. DPRD berkeinginan untuk meningkatkan anggaran BOSDA. Sehingga beban sekolah untuk kelancaran proses ajar mengajar bisa teratasi. Nantinya juga akan diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan produk dari DPRD.(adv)

Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here