Kumpulkan Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, DPRD Ingin Perjuangkan Anggaran Sekolah Gratis

0
19

PEKANBARU, KANALRIAU.COM РHampir dua pekan lamanya, Komisi V DPRD Riau mengadakan rapat secara berkelanjutan dengan Dinas Pendidikan beserta kepala sekolah tingkat SLTA se-Provinsi Riau. Pertemuan yang diadakan hampir setiap hari itu membahas mengenai masalah biaya pendidikan yang masih dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah masih adanya pungutan dan iuran wajib yang dibebankan pihak sekolah kepada wali murid. 

Anggota Komisi V DPRD Riau Husaimi Hamidi mengatakan DPRD sampai saat ini akan terus berjuang untuk program sekolah gratis. Meski selama ini pemerintah sudah menggaungkan pendidikan tanpa biaya, namun pada kenyataannya masih banyak wali murid yang mengeluh dengan besaran iuran maupun pungutan yang dibebankan oleh sekolah. Hal itulah yang membuat pihaknya mengumpulkan seluruh kepala sekolah tingkat SLTA sederajat untuk melaksanakan rapat hampir setiap hari.

Ia menerangkan, sejak pertemuan pertama sudah hampir separuh kepala sekolah dari 6 kabupaten/kota ikut dalam pertemuan. Rencananya rapat akan diadakan secara maraton untuk mendapat titik temu atas persoalan yang juga dialami pihak sekolah.

“Pertama memang kami ingin mencari tau dahulu berapa beban biaya yang diwajibkan sekolah ke wali murid. Biaya itu untuk apa rinci nya. Karena sampai sekarang memang masih menjadi tanda tanya oleh masyarakat. Selain besaran biaya berbeda antar sekolah, wali murid juga tidak dipaparkan secara jelas uang yang dipungut untuk apa saja,” sebut Husaimi kepada wartawan, Sabtu (23/3/2019).

Lebih jauh disampaikan dia, pihaknya memang ingin agar tidak ada lagi sekolah yang memungut biaya kepada wali murid. Dengan catatan, seluruh keperluan sekolah dapat dipenuhi oleh pemerintah. Hal itulah yang selama ini menjadi persoalan. Sehingga sekolah membebankan biaya pungutan kepada wali murid. Masalah lainnya adalah adanya miss komunikasi antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan selaku perpanjang tangan pemerintah.

Kepala Sekolah tingkat SLTA sederajat saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPRD Riau

Seperti penyampaian kebutuhan sekolah secara rinci untuk setiap tahun ajaran. Padahal itu sangat penting agar dinas bisa makomodir kebutuhan sekolah. Terutama yang bersangkutan dengan proses belajar mengajar. Karena untuk kebutuhan selain itu, seperti pembangunan sekolah, renovasi gedung, pembangunan mushalla dan lainnya itu bisa memanfaatkan anggaran yang berasal dari APBN.

“Kalau seperti itu kan ada BOS yang bersumber dari APBN. Kalau proses belajar mengajar bisa kita upayakan melalui BOSDA yang bersembuer dari APBD. Namun kan belum sinkron. Harusnya ada detail atau rencana sekolah dalam 1 tahun ajaran. Disana kita bisa tau kebutuhannya detail seperti apa,” pungkasnya.

Sementara ini, pihaknya akan terus memanggil seluruh kepala sekolah se-Riau sampai mendapat kesepakatan bersama. Beberapa catatan penting yang ia peroleh selama rapat yang diadakan, bahwa untuk kepentingan diluar proses belajar mengajar masih dibebankan kepada wali murid. Dengan besaran yang berbeda-beda tiap sekolah. Jika memang itu dibolehkan, harusnya menurut dia besaran yang dipungut juga diseragamkan. Sehingga tidak menjadi tanda tanya.

DPRD, ditambahkan dia, juga akan mengupayakan bagaimana anggaran pendidikan untuk 2020 bisa meakomodir kebutuhan sekolah. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk membebankan biaya kepada wali murid. Hal itu selaras dengan visi dan misi Gubernur yang baru untuk menciptakan sekolah gratis di Bumi Lancang Kuning.(adv)


Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here