Komisi IV DPRD Riau Fokus Benahi Kerusakan Jalan

0
104

PEKANBARU, KANALRIAU.COM – Ada banyak persoalan krusial yang saat ini menjadi fokus Komisi IV DPRD Riau. Utamanya adalah mengenai kerusakan jalan yang hampir mencapai 50 persen di Riau. Pasalnya, karena kerusakan jalan yang terjadi banyak masyarakat yang terkendala. Baik dari segi aksesibilitas maupun berdampak secara langsung terhadap ekonomi.

Usut punya usut, ternyata yang menjadi penyebab kerusakan jalan adalah kendaran truk yang mengangkut crude palm oil (CPO) milik perusahaan di Riau.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi IV DPRD Riau, Kamis (21/3/2019). Dari rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya, diketahui penyebab utama kerusakan jalan adalah akibat maraknya kendaran over dimensi dan over load (ODOL). Dimana rata-rata muatan kendaraan tersebut melebih muatan sumbu terberat jalan. Tak ayal, hampir 50 persen jalan provinsi mengalami kondisi rusak parah.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Abdul Wahid menyebut pihaknya sudah melaksanakan rapat bersama stake holder terkait untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Diantaranya adalah Dinas Pehurbungan, Kepolisian Daerah Riau dan perusahaan pengangkut crude palm oil yang disinyalir merupakan penanggung jawab atas pengoperasian kendaraan odol.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin saat memimpin rapat dengar pendapat membahas mengenai kerusakan jalan yang ada di Provinsi Riau.

“Kemaren kami sudah mengundang seluruh stake holder terkait. Sekarang tinggal action-nya. Bagaimana kendaraan yang over itu, baik dari muatan maupun dimensi ukuran kendaraan itu ditindak tegas. Tilang ditempat kemudian tahan kendaraannya,” sebut Abdul Wahid.

Ia kemudian merincikan, muatan sumbu terbesar jalan di Riau hanya berkisar 8-10 ton. Sedangkan muatan sebuah truk pengangkut CPO melebihi itu. Hal itu tidak bisa terbantahkan lagi. Karena kasus tersebut juga diperkuat oleh temuan Dishub di lapangan. Namun Dishub, dalam rapat bersama menyampaikan memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan. Baik dari segi personil maupun anggaran. Sehingga perlu adanya dorongan anggaran dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan.

“Memang para pengusaha yang kami undang ke rapat sempat berkilah. Kata mereka itu bukan salah angkutan CPO. Kemudian Dishub bersama Kepolisian yang hadir mengeluarkan data konkrit. Sehingga mereka tidak lagi bisa membantah. Saya bilang silahkan bantah (data) ini. Ga ada yang bantah,” pungkasnya.

Sementara ini, Dishub dan Kepolisian telah menyepakati untuk melaksanakan razia rutin secara bersama untuk menindak kendaraan ODOL. Bahkan ada permintaan dari DPRD agar kendaraan yang over dimensi langsung dibongkar ditempat. Sehingga memberikan efek jera yang sangat luar biasa. Karena jika tidak begitu, maka angkutan yang melanggar akan terus merusak jalan yang ada di Provinsi Riau. Sehingga uang yang dimiliki pemerintah habis hanya untuk perbaikan jalan.

Kepada pengusaha, pihaknya juga minta kesepakatan supaya mereka tidak lagi menggunakan angkutan ODOL. Harus yang sesuai standar. Bila perlu, perusahaan yang melanggar akan diberikan rekomendasi untuk pembekuan izin operasinya.(adv)


Penulis : Zulfiyanti

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here